Prosedur Legalitas Perjudian
Berdasarkan banyaknya ilustrasi tentang dampak perjudian dan contoh kasus tersebut, terdapat salah satu opsi pemerintah yang dapat menekan aktivitas perjudian, yaitu dengan kontrol langsung oleh pemerintah melalui sistem prosedur standar ganda. Prosedur standar ganda diartikan sebagai sistem legalitas dengan menerapkan beberapa prosedur tertentu yang menitikberatkan pada kontrol dan akses pemerintah terhadap sesuatu yang dianggap merugikan, seperti halnya perjudian. Sistem tersebut dirancang oleh pemerintah sebagai salah satu jalan untuk lebih mudah mendeteksi adanya praktik perjudian yang tengah beredar di masyarakat, dengan cara melegalkan secara langsung.
Salah satu contoh sistem prosedur standar ganda yang diimplementasikan di Indonesia adalah legalitas terhadap rokok. Melalui latar belakang banyaknya perokok aktif dan tidak memungkinkan untuk dilarang di Indonesia, pemerintah menggunakan sistem standar ganda untuk melegalkan rokok dengan beberapa prosedur di baliknya. Prosedur tersebut diantaranya seperti adanya monitoring terhadap perusahaan rokok, pemberantasan rokok yang tidak sesuai standar dan ilegal, serta adanya bea cukai. Bahkan lebih kecilnya adalah tidak adanya iklan rokok yang memperlihatkan bentuk fisik dari rokok. Tujuan utama pemerintah melegalkan rokok bukanlah untuk mendukung masyarakat agar selalu merokok, namun untuk dapat lebih dekat dengan masyarakat dan mengontrol kemungkinan terburuk yang dapat disebabkan karena rokok, seperti halnya jaringan ganja, rokok illegal berbahaya, jaringan narkoba, dan seterusnya.
Penerapan standar ganda perjudian memang memiliki beberapa contoh pada negara-negara luar, namun dalam menentukan standarisasi akan membutuhkan kajian lebih lanjut. Sebagai contoh seperti memahami pola hidup masyarakat, memahami daerah-daerah dengan kasus perjudian, hingga mengidentifikasi pendapatan masyarakat. Sehingga standar ganda tersebut memiliki tujuan penjagaan ekonomi. Kemudian secara teknis juga dapat dirancang seperti pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkatan perjudian dan memiliki batasan loss tertentu sebagai standar permainan judi.
Melalui contoh tersebut, sistem standar ganda pemerintah dalam melegalkan perjudian juga akan diterapkan dengan prosedur serupa. Pada kenyataannya banyak diantara negara-negara dunia yang menerapkan sistem prosedur standar ganda pada perjudian, seperti di Amerika, Jepang, Eropa, Korea Selatan, dan banyak negara lainnya. Banyak kita lihat fenomena pada film-film yang secara terang-terangan masuk pada fasilitas judi di negara-negara tersebut seperti casino. Sesuatu seperti Texas Holdem Poker, Blackjack, Pacuan kuda, toto/lotre, dan sejenis perjudian lainnya menjadi hal yang sangat umum, namun tetap dalam pengawasan pemerintah. Oleh karena itu, pada negara- negara tersebut dapat mengontrol dan mengawasi tentang adanya perjudian.
Slot Thailand : Situs Judi Slot Online Super Gacor Thailand Terpercaya
Supaya bisa mendapatkan jackpot progresif Rp 1,8 milliar rupiah harus bermain situs slot resmi yang mempunyai relasi langsung dengan pusat. Saat ini provider judi slot gacor memiliki sejumlah server di beberapa negara. Berikut ini merupakan pilihan server yang sedang populer di kalangan slotter mania Indonesia:
Dengan sejumlah pilihan server yang ada dalam situs kami memudahkan member untuk memilih akun yang cocok dengan karakteristik cara bermainnya. Untuk pilihan terbaik saat ini bagi pemain yang berasal dari Indonesia kebanyakan cocok dengan akun super gacor Thaland.
Pegawai berjalan melintasi sejumlah peralatan judi di kasino di Makau, China. Foto/REUTERS
- Perjudian adalah permainan di mana para pemain melakukan taruhan untuk memilih satu di antara beberapa pilihan, dan hanya satu orang saja yang memilih dengan benar menjadi pemenangnya.
Pemain yang kalah akan memberikan taruhan kepada pemenang dengan nominal atau benda yang sudah ditentukan.
Di Indonesia, larangan perjudian ditetapkan pada Pasal 303 KUHP yang akan dikenai pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak dua puluh juta rupiah.
Namun, di sejumlah negara dan wilayah berikut, perjudian justru legal dan bebas dimainkan. Berikut adalah daftarnya, mengutip dari berbagai sumber.
Macau atau “Las Vegas”-nya Asia memang menjadi destinasi pusat perjudian favorit di kawasan Asia. Bahkan pemerintah Macau mendukung bisnis ini di negaranya.
Macau memiliki beberapa kasino kelas dunia, salah satunya menjadi kasino terbesar di dunia. Adalah Sands Macau, yang dimiliki oleh perusahaan Las Vegas Sands.
Kasino yang mempunyai 1000 meja poker 750 mesin judi ini memiliki luas sebesar 21.200 meter persegi.
Perjudian merupakan salah satu pendapatan negara Spanyol, karena itulah judi dilegalkan di negara ini.
Pegawai berjalan melintasi sejumlah peralatan judi di kasino di Makau, China. Foto/REUTERS
- Perjudian adalah permainan di mana para pemain melakukan taruhan untuk memilih satu di antara beberapa pilihan, dan hanya satu orang saja yang memilih dengan benar menjadi pemenangnya.
Pemain yang kalah akan memberikan taruhan kepada pemenang dengan nominal atau benda yang sudah ditentukan.
Di Indonesia, larangan perjudian ditetapkan pada Pasal 303 KUHP yang akan dikenai pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak dua puluh juta rupiah.
Namun, di sejumlah negara dan wilayah berikut, perjudian justru legal dan bebas dimainkan. Berikut adalah daftarnya, mengutip dari berbagai sumber.
Macau atau “Las Vegas”-nya Asia memang menjadi destinasi pusat perjudian favorit di kawasan Asia. Bahkan pemerintah Macau mendukung bisnis ini di negaranya.
Macau memiliki beberapa kasino kelas dunia, salah satunya menjadi kasino terbesar di dunia. Adalah Sands Macau, yang dimiliki oleh perusahaan Las Vegas Sands.
Kasino yang mempunyai 1000 meja poker 750 mesin judi ini memiliki luas sebesar 21.200 meter persegi.
Perjudian merupakan salah satu pendapatan negara Spanyol, karena itulah judi dilegalkan di negara ini.
Salah satu permainan taruhan yang populer adalah Sports Betting, di mana para pemainnya akan bertaruh dengan memprediksikan hasil pertandingan suatu olahraga.
Sekitar 65% masyarakat Spanyol memilih sports betting dibanding kasino atau poker.
Lagi dari Asia, negara tetangga Macau, Hong Kong juga memberikan perizinan perjudian kepada masyarakatnya.
Permainan judi di negara ini sering tergambar dalam adegan-adegan di film.
Saking bebasnya, jadwal-jadwal pertandingan judi pun juga bisa dilihat dan pemain bisa mendapatkan hadiah lotere hingga triliunan rupiah.
Pusat dari perjudian Hong Kong dikelola oleh Hong Kong Jockey Club yang menghadirkan taruhan pacuan kuda, sports betting, dan lotere.
Perjudian, lotere, dan taruhan dilegalkan di Italia. Mengutip dari statista.com, meski dilegalkan, diperlukan lisensi perjudian resmi dari negara bagi orang yang ingin mendirikan bisnis perjudian.
Pendapatan dari permainan kotor dan industri perjudian di Italia mencapai 13 miliar euro pada tahun 2020.
Mesin slot hiburan dengan hadiah (AWP), terminal lotere video (VLT) dan mesin judi keterampilan dengan hadiah adalah jenis permainan yang mendapatkan Gross Gaming Revenue (GGR) tertinggi di bisnis judi Italia.
Perlukah Pemerintah Indonesia Melegalkan Judi dan Togel?
Oleh: Prasetyo Tri Sutisno
Fenomena yang tengah terjadi pada masyarakat Indonesia tentang tindakan merugikan dan asusila merupakan hal yang yang sulit ditangani oleh pemerintah. Sebagai contoh seperti maraknya kasus kriminal, kekerasan, perjudian, prostitusi, dan seterusnya. Tentunya hal tersebut akan terus menyebabkan banyak paradigma buruk di tengah masyarakat sosial. Kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah tersebut dapat dikarenakan beberapa faktor, seperti fasilitas keamanan yang kurang baik, deteksi praktik-praktik tindakan amoral yang masih kurang, dan penanganan kasus masih belum cukup baik. Sehingga pemerintah belum maksimal dalam mengatasi permasalahan tersebut
Masuk pada pembahasan terkait tindakan merugikan salah satunya adalah perjudian. Berjudi sendiri diartikan sebagai mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, tujuannya adalah mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula. Permainan dalam perjudian sendiri dapat beragam dan memiliki pengaruh adiktif kepada pelakunya. Jenis-jenis judi yang banyak dikenal oleh masyarakat juga sangat beragam seperti judi kartu, taruhan pertandingan bola, togel/lottery, judi berbasis online dan seterusnya.
Pengambilan tindakan oleh pemerintah saat ini terkait perjudian yaitu dengan hukum mutlak berdasarkan Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis ayat 1 KUHP, yang menyatakan bahwa tindakan perjudian merupakan tindakan yang dilarang. Hukum pidana tersebut mencakup pelaku judi, mengadakan judi, mendukung perjudian, juga menjadikan judi sebagai mata pencaharian. Sehingga tidak ada ruang sama sekali kepada masyarakat dalam melakukan tindakan tersebut. Hukuman yang diberikan oleh pemerintah juga cukup ketat dengan denda, maupun dengan pemutusan hubungan pekerjaan pada instansi tertentu. Berdasarkan banyaknya permasalahan perjudian tersebut, menjadi penting bagi pemerintah untuk memahami pola pergerakan masyarakat dalam aktivitas yang merugikan.
Pada akhirnya, masyarakat Indonesia sendiri menjadi korban dari banyaknya perjudian ilegal yang sangat mudah diakses dan kurangnya kontrol dari pemerintah. Akar permasalahan dari penipuan ini adalah tentang kurangnya akses pemerintah yang tidak dapat menjangkau secara langsung dalam menangani kondisi tersebut. Sehingga efek yang muncul adalah adanya perjudian tanpa pengawasan dari pemerintah yang dapat memicu hal-hal lain di dalamnya, seperti kekerasan, penipuan bahkan prostitusi. Jika pemerintah hanya berpaku pada sistem keamanan masyarakat, maka hal tersebut masih kurang efektif jika dilihat dari kasus perjudian yang masih banyak terjadi di Indonesia.
Tantangan Penerapan Legalitas Perjudian di Indonesia
Sebuah sistem ataupun kebijakan memang tidak akan lepas dari tantangan dalam implementasinya. Melihat bahwa negara Indonesia memiliki karakteristik masyarakat yang cukup ketat berkaitan dengan nilai-nilai moral yang telah terpaku sebagai nilai kebaikan kolektif. Berdasarkan dari legalitas tersebut, tentunya akan banyak pihak yang menentang dengan konsekuensi yang lebih besar apabila Indonesia menerapkan legalitas perjudian tersebut. Pertama, hal tersebut akan dianggap menodai norma sosial yang merugikan baik dari segi materi maupun non-materi, dan pemerintah malah memberikan akses yang mudah di dalamnya. Kedua, masyarakat akan menangkap maksud dari pemerintah untuk mendapatkan keuntungan berdasarkan dari pendapatan. Sehingga berdasarkan anggapan tersebut dapat menyebabkan ketidakpercayaan pada sisi pemerintah yang telah memanfaatkan masyarakatnya.
Pada sisi lain, Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang cukup menjunjung tinggi nilai dan norma berdasarkan dari agama dan budaya. Sebagai contohnya, ada banyak umat Muslim di Indonesia yang pastinya akan menentang pergerakan sesuatu yang dianggap sebagai haram. Sehingga hal tersebut dapat memicu adanya gerakan sosial berbasis moralitas dalam menentang adanya proposal dari pemerintah dalam melihat permasalahan perjudian ini. Melegalkan perjudian ini menjadi hal yang cukup kompleks apabila dikomparasikan dengan proyeksi kedepan tentang respon masyarakat Indonesia karena berbenturan dengan nilai-nilai yang baik.
Akhirnya tema ini menjadi menarik jika ditarik kesimpulan bahwa pemerintah seharusnya ikut masuk dan memahami pola negatif dari masyarakat dalam menerapkan sebuah prosedur yang didalamnya terdapat pro dan kontra. Jika dibenturkan dengan permasalahan halal dan haram memang memiliki kontra, namun terlepas dari itu, niat sesungguhnya dari pemerintah adalah mengontrol dan mengawasi agar tidak terjadi hal yang merugikan kedepannya.
Amzah, 2006, Uang Haram, Ibrahim Bin Fathi Bin Al-Muqtadir, Jakarta
Daria Isachenko, 2020, Double Standards of International Recognition: Right vs. Might, Journal of International Analytics, Vol.11, No. 3
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta:
https://www.ugm.ac.id/id/berita/11837-pemerintah-belum-serius-melakukan- pengendalian-rokok, 4/19/2022
Nellyani, 2017, Tindak Pidana Perjudian Jenis Togel Menurut Hukum Nasional Dan Hukum Islam, UIN Alauddin Makassar
Yuridis.id, diakses pada: https://yuridis.id/pasal-303-kuhp-kitab-undang-undang-hukum- pidana/, 4/19/2022
Terjadi kesalahan. Tunggu sebentar dan coba lagi.
Jakarta, CNBC Indonesia - Negara Asia yang melegalkan judi akan bertambah yakni Thailand. Negara Gajah Putih tersebut berencana untuk melegalkan kasino. Negeri Putih Gajah tersebut akan melegalkan kasino sebagai bagian dari zona hiburan besar yang akan didirikan untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan negara dan meningkatkan citranya sebagai pusat pariwisata utama.
Perdana Menteri Srettha Thavisin telah memerintahkan kementerian keuangan untuk menyusun rancangan undang-undang komprehensif sebagai dasar hukum untuk mendirikan kompleks hiburan. Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Julapun Amornvivat akan memimpin persiapan rancangan undang-undang tersebut.
Mayoritas dari 500 anggota DPR di Thailand pada Maret 2024 mendukung pendirian kasino legal di dalam tempat hiburan besar untuk menarik wisatawan yang ingin menghabiskan banyak uang. Diperkirakan bahwa kompleks hiburan terpadu, yang terdiri dari kasino dan layanan lainnya, akan membantu menghasilkan pendapatan pajak sebesar 12 miliar baht (US$328 juta) pada tahun pertama operasi mereka.
Kasino di beberapa negara pun sudah dilegalkan dan menjadi tempat hiburan yang menarik banyak wisatawan. Bukan hanya itu, bahkan terdapat beberapa negara memberikan fasilitas pajak yang murah hingga mendapat dukungan penuh dari pemerintah setempat untuk mendirikan judi di negara tersebut.
Berikut negara yang telah menghalalkan judi dan ramah bagi penjudi:
Makau adalah wilayah administratif khusus China yang mengizinkan kasino, menjadikannya salah satu tujuan perjudian terbesar di dunia. Terkait perjudian daring, Makau tidak memiliki undang-undang atau peraturan khusus yang melarang atau mengizinkan aktivitas tersebut. Oleh karena itu, banyak perusahaan di wilayah tersebut menggunakan celah ini untuk keuntungan mereka.
2. Curaçao, Venezuela
Curaçao telah menawarkan lisensi permainan daringnya sejak tahun 1993, menjadikannya salah satu yurisdiksi iGaming tertua, paling mudah diakses, dan hemat biaya di dunia.
Perekonomian Curaçao sangat bergantung pada industri iGaming-nya, yang dilegalkan pada tahun 1996. Sejak saat itu, pulau tersebut memiliki waktu hampir 30 tahun untuk mengembangkan prosedur aplikasi lisensi permainan yang efisien. Prosedur aplikasinya sederhana dibandingkan dengan negara lain, dan tidak memerlukan modal disetor dalam jumlah besar. Hal ini telah mengubah negara tersebut menjadi pusat kasino daring.
Harga lisensi permainan Curaçao sekitar €15.000-€20.000, yang menjadikannya salah satu lisensi paling terjangkau di antara yurisdiksi permainan yang mapan.
Pasar perjudian Inggris dianggap sebagai yang terbesar kedua di Eropa. Untuk mengelola permintaan tersebut, perusahaan dan regulator terus-menerus perlu meningkatkan sistem perjudian. Meskipun peraturan tersebut tidak selunak yang diberlakukan di Curaçao, peraturan ini memastikan efisiensi, transparansi, dan konsistensi.
Malta memiliki berbagai aktivitas perjudian yang dapat dilisensikan. Sistem kredit pajak Malta mengurangi tarif pajak riil menjadi 5%, menjadikannya salah satu yurisdiksi yang paling menarik pajak untuk perjudian. Negara ini juga merupakan anggota Uni Eropa.
5. Pulau Man, Inggris
Pulau Man memiliki tanda-tanda pemerintahan sendiri, tetapi beroperasi di bawah yurisdiksi Kerajaan Inggris. Pulau Man dianggap sebagai salah satu tempat yang paling menguntungkan untuk mendapatkan lisensi karena prosedurnya jauh lebih mudah daripada di banyak negara lain.
Tarif pajak perusahaan ditetapkan sebesar 0%, dan tidak ada pajak keuntungan modal, kekayaan, atau warisan. Ini berarti bahwa operator perjudian dapat menghemat sejumlah besar uang dengan memilih Pulau Man sebagai yurisdiksi lisensi mereka. Selain itu, Pulau Man dapat menawarkan peraturan yang fleksibel dan ramah bagi investor.
Selain itu, Isle of Man menawarkan berbagai jenis lisensi untuk memenuhi kebutuhan berbagai jenis operator perjudian, seperti lisensi perjudian daring untuk operator kasino, taruhan olahraga, dan poker. Kemudian ada lisensi pemasok perangkat lunak untuk penyedia perangkat lunak perjudian daring. Adapula lisensi penyedia layanan hosting untuk perusahaan yang menyediakan layanan hosting perjudian daring.
Perusahaan yang ingin menyediakan layanan perjudian di Italia harus mendapatkan lisensi dari pemerintah. Badan regulasi yang bertanggung jawab atas perjudian berbasis darat dan daring di Italia adalah Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) dan Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).
ADM menjalankan peran sebagai pengawas negara terkait perjudian, memastikan kepentingan Departemen Keuangan dengan memungut bea dan mengelola sengketa.
Terkait perjudian daring, lisensi Italia dapat dibagi ke dalam kategori berikut:- Permainan keterampilan (misalnya, rolet, slot, permainan kartu)- Taruhan dengan peluang tetap (misalnya, pacuan kuda, taruhan biliar)
7. Gibraltar, Spanyol
Dengan pajak perusahaan sebesar 1%, dan tanpa pajak penjualan atau PPN, Gibraltar merupakan yurisdiksi perizinan yang menarik. Pemerintah mendukung perusahaan-perusahaan permainan baru, menyadari pentingnya sektor tersebut. Operator perjudian juga tertarik pada undang-undang dan menginginkan lingkungan yang dapat diprediksi.
Namun, keuntungan baru diperoleh setelah perusahaan tersebut dilegalkan. Sebelum itu, setiap pemohon harus melalui pemeriksaan menyeluruh. Perusahaan perlu memperoleh salah satu lisensi berikut, tergantung pada kegiatannya seperti permainan kasino, pertaruhan, lotre, dan permainan social.
Australia memiliki jumlah penjudi yang sangat banyak dan regulasi yang cukup ketat, yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif industri ini.
Semakin banyak operator perjudian daring yang memasuki pasar, dan semakin banyak orang yang berpartisipasi dalam berbagai bentuk taruhan daring, termasuk taruhan olahraga, permainan kasino, poker, dan banyak lagi. Perjudian daring di Australia mengalami peningkatan sebesar 8% dari tahun 2020 hingga 2022, dan terus berkembang.
Di Australia, tidak ada satu pun otoritas perjudian yang menyeluruh. Setiap negara bagian memiliki regulatornya sendiri.
Perjudian adalah ilegal di Kanada kecuali jika diatur oleh provinsi. Oleh karena itu, permainan dan taruhan komersial hanya diperbolehkan jika dilakukan atau dikelola oleh otoritas provinsi. Jadi, untuk membuka kasino di Kanada, pelaku bisnis harus mematuhi hukum setempat, yang berbeda-beda di setiap provinsi.
Otoritas hukum provinsi tidak mendirikan kasino sendiri. Sebaliknya, provinsi telah mendirikan otoritas perjudian terpisah yang mendaftarkan dan mengatur penyedia perjudian.
Selama beberapa tahun terakhir, negara tersebut telah mencabut beberapa peraturannya dan menyederhanakan prosedur pendaftaran tertentu, dan akhirnya mencabut larangan menawarkan taruhan pada permainan tunggal pada tahun 2021.
Pada November 2020, pemerintah Ontario mengumumkan rencananya untuk membuat iGaming, pasar permainan yang diatur oleh Komisi Alkohol dan Perjudian Ontario (AGCO). iGaming Ontario mulai mendaftarkan perusahaan pada akhir tahun 2021, dan peluncuran pasar berlangsung pada bulan April 2022.
Diperkenalkannya iGaming Ontario memungkinkan pihak ketiga untuk menyediakan layanan perjudian daring dengan mendaftar ke AGCO dan membuat perjanjian dengan iGaming Ontario.
Sistem baru ini memiliki konsekuensi yang signifikan bagi industri perjudian, karena akhirnya membuka pasar bagi pihak luar. Namun, Ontario tidak dapat mengizinkan semua pihak ketiga untuk bertindak secara independen. Oleh karena itu, iGaming Ontario menjalankan fungsi pemantauan.
Sementara itu, di Indonesia sendiri belum melegalkan judi kasino karena dianggap melanggar norma agama. Meskipun, perjudian pernah menjadi hal yang legal di Jakarta pada tahun 1966 hingga 1977. Jakarta mendirikan kasino pertama di kawasan Petak Sembilan No. 52, Jakarta Barat pada tahun 1967.
CNBC Indonesia Research
Slot thailand merupakan situs judi slot online gacor hari ini terpercaya yang gampang menang jackpot maxwin. Game menggunakan akun pro slot Thailand super terbaik dengan layanan no 1 nemakai server luar negeri asli bisa bet 200.
Banyak sekali fenomena menyimpang yang terjadi di Indonesia. Masyarakat mulai kehilangan nilai-nilai dari Pancasila yang sejak dulu menjadi pedoman hidup dalam berbangsa. Undang-undang mulai tidak dihiraukan dan dianggap sepele oleh masyarakat, terlihat pada bukti lapangan terdapat masyarakat yang melanggar norma. Seperti pelecehan seksual yang dilakukan oleh Herry Wirawan terhadap santri, Pelanggaran lalu lintas, Pembunuhan yang dilakukan Ferdy Sambo, korupsi cukai rokok yang merugikan negara, dan kasus perjudian yang kini marak di Indonesia.
Judi atau permainan judi atau perjudian menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”. Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula,” sedangkan Judi Menurut Pasal 303 ayat 3 KUHP di Indonesia adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada keberuntungan saja dan juga pengharapan.
Berdasarkan data Kementerian Komunikasi Informatika (Kominfo) yang dikutip dari databoks.com, Kominfo telah memblokir 566.332 konten judi online sejak 2018 hingga 22 agustus 2022 lalu. Perjudian kian meningkat dari waktu ke waktu, data terakhir yang didapat pada tahun 2022 ada 118.320 konten judi yang telah diblokir oleh Kominfo. Sedangkan untuk tahun 2023 berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi Informatika, Kominfo telah melakukan penanganan terhadap 683 kasus situs pemerintahan dan lembaga pendidikan yang disusupi konten bermuatan judi. Penanganan kasus tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang mengatur adanya tanggung jawab penyelenggara terhadap sistem elektronik yang dikelola masing-masing.
Mengutip dari berita suara.com, polda Nusa Tenggara Barat (NTB) mengumumkan, kepolisian di NTB mengungkap 13 kasus judi online dan terdapat 19 orang tersangka terkait kasus tersebut selama (bulan) Januari 2023. Penangkapan para pelaku berawal dari informasi tentang adanya aplikasi judi online. Pelaku judi memiliki banyak cara dalam melakukan perjudian sehingga sulit diketahui oleh pemerintah, begitu pun pada judi offline tentunya mereka melakukan judi secara diam-diam sehingga pemerintah sulit menjangkaunya. Tak menutup kemungkinan adanya perjudian bisa memicu kejahatan lain seperti kekerasan atau pun pelecehan seksual. Apalagi dengan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi semakin memudahkan masyarakat untuk melakukan hal-hal ilegal seperti judi.
Pada pasal KUHP baru pasal 426 mengenai perjudian, DPR dan Pemerintah seolah melanggar pandangan moral bangsa dengan memasukkan ketentuan mengenai pidana untuk judi tanpa izin. Dapat dikatakan bahwa judi bisa dilegalkan selama memiliki izin. Dengan dimasukkannya pasal ‘perjudian tanpa izin’, justru akan melegitimasi perjudian padahal hal tersebut jelas tetap melanggar pancasila dan moral bangsa. Melegalkan judi apalagi sampai dijadikan sebagai pendapatan negara bukanlah hal yang tepat untuk dilakukan. Hal tersebut juga melanggar norma-norma yang ada di Indonesia dan juga mencoreng nilai-nilai Pancasila yang dimiliki oleh kita. Selain itu juga judi dilarang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974, Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, KUHP lama (yang masih berlaku sekarang), dan KUHP yang baru. Berdasarkan KUHP yang masih berlaku, perjudian diatur dalam Pasal 303 KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Sedangkan oleh KUHP baru, ancaman hukuman pelaku judi dipotong menjadi maksimal 9 tahun penjara. Hal itu diatur Pasal 426 KUHP baru Ayat 1.
Selain itu, pada hakikatnya perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan agama Islam, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan kehidupan masyarakat dan negara. Judi tak hanya melanggar undang-undang saja, tetapi juga melanggar norma agama dan norma-norma lain yang terdapat pada masyarakat Indonesia. Di bawah ini merupakan alasan-alasan mengapa judi tidak boleh dilegalkan di negara Indonesia.
Sejak dulu Indonesia sudah melarang perjudian pada Undang-Undang No.7 Tahun 1974. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, mengatur mengenai larangan pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 menyatakan bahwa “Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain.” Berdasarkan undang-undang ini, ditegaskan bahwa segala bentuk perjudian dihapus.
Perjudian juga diatur dalam Pasal 303 KUHP Ayat (1) yang menyatakan bahwa perjudian “Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin..” pun juga terdapat dalam KUHP baru dalam Pasal 426 KUHP baru Ayat (1) yang isinya menyebutkan bahwa “Perjudian dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori Rp. 3.000.000.000.00,- (tiga miliar rupiah), setiap orang yang tanpa izin.”
Isi KUHP baru Pasal 426 Ayat (1) selanjutnya menerangkan setiap orang yang tanpa izin:
Selain judi biasa, kini mulai marak judi online. Judi online dapat dikenakan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.” Sedangkan ancaman pidana bagi pelanggarnya diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000.00,- (satu miliar rupiah).”
Seperti yang telah dijabarkan di atas, secara hukum judi sudah dikatakan sebagai hal yang ilegal dan tidak boleh dilakukan.
Sebagai negara dengan mayoritas agama Islam, perlu diperhatikan tentang hukum perjudian. Dalam Islam, judi merupakan hal yang dilarang karena merupakan perbuatan tercela. Terdapat pada surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”Ayat ini menegaskan bahwa judi adalah perbuatan yang haram dan tak boleh dilakukan. Pandangan umat Islam terhadap judi sudah mutlak haram.
Selain itu, melegalkan judi juga berarti telah melanggar nilai-nilai Pancasila yang sedari dulu kita anut dan kita tanamkan sehari-sehari. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, melegalkan judi akan memicu kericuhan yang artinya tidak mencerminkan sebagai manusia yang beradab dan bermoral. Terlihat pada kasus Antonius Ngongo yang melakukan kekerasan hingga merenggut nyawa istri dan anaknya akibat meminta uang untuk berjudi namun tidak diberikan oleh korban. Pada sila ketiga persatuan Indonesia, dengan dilegalkannya judi akan membuat perpecahan antara masyarakat dengan masyarakat atau masyarakat dengan pemerintah. Maka dari itu, melegalkan judi apalagi menjadikannya sebagai pendapatan negara bukanlah hal yang tepat untuk dilakukan.
Pada saat ini sudah banyak muncul judi-judi online yang menyebar di internet. Terdapat kasus perjudian berkedok trading yang baru-baru ini terbongkar di Cirebon, Jawa Barat. Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri membongkar kasus judi online berkedok trading dengan omzet miliaran rupiah per-bulan. Pengungkapan terhadap tindak kejahatan ini dilakukan menjelang bulan Ramadhan. Maraknya situs judi membuat masyarakat tertarik untuk mencoba. Tapi disisi lain, terdapat masyarakat yang merasa terganggu dengan menyebarnya perjudian secara online. Banyaknya teror judi melalui aplikasi Whatsapp membuat masyarakat mulai merasa terganggu kenyamanannya. Bahkan terkadang teror-teror judi tersebut tak hanya terjadi sekali saja, namun berulang kali. Tidak hanya itu, perjudian juga dapat meningkatkan kriminalitas seperti pencurian uang akibat dibutuhkannya uang untuk digunakan berjudi.
Semakin banyaknya pelaku perjudian, membuat lingkungan masyarakat menjadi tidak aman. Melegalkan judi di Indonesia akan merugikan banyak pihak yang sama sekali tidak pernah atau tidak mau terlibat melakukannya.
Dengan melegalkan judi di negara Indonesia akan mencederai hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Di samping itu, menjadikan judi sebagai pendapatan negara memang dapat menguntungkan perekonomian negara, namun hal tersebut melanggar nilai-nilai Pancasila yang kita anut serta norma-norma yang berlaku di masyarakat. Judi pun lebih banyak membawa dampak buruk dibandingkan dampak positifnya. Apabila pemerintah melegalkan judi apalagi menjadikannya sebagai pendapatan negara, maka dapat dipastikan bahwa bangsa kita akan kacau, karena telah melanggar norma dan undang-undang yang berlaku. Untuk meningkatkan perekonomian, pemerintah bisa mencari alternatif lain dengan mengedepankan nilai Pancasila dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Anggota Muda LPM ‘Jumpa’ Unpas
Editor: ALISYA NUR FACHRIZA
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (wetboek van strafrecht)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023
Siaran Pers. (2022). Penanganan Judi Online oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Diakses dari https://www.kominfo.go.id/content/detail/43834/siaran-pers-no-340hmkominfo082022-tentang-penanganan-judi-online-oleh-kementerian-komunikasi-dan-informatika/0/siaran_pers pada hari Rabu, tanggal 9 maret 2023 pukul 17.35 WIB.
Mahisa Cempaka. (2020). Kronik Sejarah dan Kontroversi Legalisasi Perjudian di Indonesia. Diakses dari https://www.vice.com/id/article/4ayqwd/kronik-sejarah-dan-kontroversi-legalisasi-perjudian-di-indonesia pada hari Rabu, tanggal 9 maret 2023 pukul 18.00 WIB.
Prasetyo Tri Sutrisno. (2022). Perlukah Pemerintah Indonesia Melegalkan Judi dan Togel. Diakses dari https://p2kk.umm.ac.id/id/pages/detail/artikel/perlukah-pemerintah-indonesia-melegalkan-judi-dan-togel.html pada hari Rabu, 9 Maret 2023 pukul 19.00 WIB.
Rilo Pambudi. (2022). Hukum Judi Online Menurut Islam, Ini Dalil serta Jenis Permainan yang Diharamkan. Diakses dari https://sumut.inews.id/berita/hukum-judi-online-menurut-islam-ini-dalil-serta-jenis-permainan-yang-diharamkan pada hari Kamis, 10 Maret 2023 pukul 10.00 WIB.
Idham Khalid. (2023). Polisi Tangkap 19 Tersangka dari 13 Kasus Judi Online disepanjang 2023. Diakses dari https://regional.kompas.com/read/2023/02/16/224205478/polisi-tangkap-19-tersangka-dari-13-kasus-judi-online-di-ntb-sepanjang-2023?page=all hari Senin, 20 Maret 2023 pukul 11.28 WIB
Cindy Mutia. (2022). Kementerian Kominfo Blokir 566 ribu Konten Judi Online sejak 20218. Diakses dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/23/kementerian-kominfo-blokir-566-ribu-konten-judi-online-sejak-2018 hari Senin, 20 Maret 2023 pukul 11.31 WIB.
Suara.com (2023). Jelang Ramadhan Bareskrim Polri Ungkap Kasus Judi Online Berkedok Trading Beromzet Miliaran Rupiah per Bulan. Diakses dari https://www.suara.com/news/2023/03/22/144514/jelang-ramadhan-bareskrim-polri-ungkap-kasus-judi-online-berkedok-trading-beromzet-miliaran-rupiah-per-bulan hari Kamis, 23 Maret 2023 pukul 16.31 WIB
